BANDA ACEH — Kualitas demokrasi di Provinsi Aceh mengalami lompatan besar dengan meraih skor 83,43 poin berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini membawa Aceh melesat ke peringkat tujuh besar nasional sekaligus mengungguli seluruh provinsi lain di Pulau Sumatera.
Kenaikan ini tergolong tajam jika dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Pada 2024, skor IDI Aceh tertahan di angka 75,80 poin, namun dalam setahun mampu tumbuh hingga melampaui rata-rata nasional yang berada di level 78,19 poin.
BPS mengukur capaian ini melalui tiga aspek utama yang menunjukkan performa stabil di atas angka 80. Aceh mencatatkan skor tertinggi pada aspek kebebasan dengan nilai 86,96 poin, disusul kapasitas lembaga demokrasi sebesar 83,02 poin.
Sementara itu, aspek kesetaraan di Serambi Mekkah berada di angka 80,87 poin. Ketiga indikator ini menjadi fondasi utama yang mendongkrak posisi Aceh dalam peta demokrasi nasional pada penilaian tahun 2025.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, menjelaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari sinergi lintas sektor. Ia menyebutkan adanya tren positif dalam pola hubungan antara pemerintah dan warga.
“Partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah, dan kerja sama semua pihak menjadi faktor penting dalam peningkatan ini,” ujar Munawar, Jumat (8/5/2026).
Pemerintah Aceh memandang angka 83,43 bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan indikator perbaikan tata kelola pemerintahan. Capaian ini menjadi modal penting untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan transparansi informasi di masa mendatang.
Munawar menegaskan bahwa fokus selanjutnya adalah memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar kualitas demokrasi yang sudah tinggi tetap terjaga dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Secara umum ini menjadi capaian positif bagi Aceh untuk terus menjaga demokrasi yang berkualitas,” katanya.
Sebagai informasi, IDI merupakan instrumen pengukuran yang digunakan pemerintah untuk melihat sejauh mana perkembangan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi di tingkat daerah. Hasil penilaian tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan politik di Aceh pada periode berikutnya.