BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kekurangan di sektor pendidikan. Fokus utama saat ini tertuju pada pemenuhan fasilitas sekolah yang masih terbatas serta penguatan kapasitas guru agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan belajar modern.
"Kita akui, di sektor pendidikan kita para guru masih kurang, sarana dan prasarana masih kurang. Ini terus kita benahi," kata Illiza saat berbicara dalam kegiatan Suara Warga bertajuk "Mendengar Suara, Membangun Kota dengan Kolaborasi Warga" di Aula Pendopo Wali Kota, Minggu lalu.
Kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung menjadi catatan serius bagi pemerintah kota. Illiza menyebut bahwa keterbatasan ini sangat dirasakan dalam upaya mendukung pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan yang ada di Banda Aceh.
Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) periode 2025/2026, total guru yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh mencapai 2.860 orang. Jumlah tersebut tersebar di tiga jenjang pendidikan utama yang dikelola daerah.
Rinciannya terdiri dari 627 guru Taman Kanak-kanak (TK), 1.403 guru Sekolah Dasar (SD), dan 830 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meski jumlahnya mencapai ribuan, distribusi dan rasio kebutuhan guru di lapangan masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
Pemerintah kota mengeklaim telah melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas para guru tersebut melalui berbagai program pelatihan. Fokus pelatihan diarahkan pada kemampuan pembelajaran inklusif agar guru mampu menangani keberagaman kondisi siswa di kelas.
Salah satu terobosan yang disorot adalah pembentukan unit layanan disabilitas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kesetaraan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan siswa lainnya.
"Kami juga telah membentuk unit layanan disabilitas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, yang didukung dengan upaya penyesuaian layanan dan pendekatan pembelajaran di sekolah," ujar Illiza.
Penyediaan guru pendamping khusus di setiap sekolah menjadi target jangka panjang. Pemkot Banda Aceh menyadari bahwa keberadaan pendamping ini sangat krusial untuk memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua kalangan.
Selain infrastruktur fisik, manajemen akses pendidikan melalui sistem zonasi juga masuk dalam agenda evaluasi. Pemkot ingin memastikan sistem ini benar-benar memberikan rasa adil dalam pemerataan akses sekolah bagi warga di berbagai kecamatan.
Isu kesejahteraan tenaga pengajar, terutama guru honorer, turut menjadi perhatian dalam skema pembenahan ini. Pemerintah memandang guru honorer sebagai pilar penting yang menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di sektor pendidikan.
Program sekolah ramah anak juga terus diperkuat sebagai benteng pencegahan kasus perundungan atau bullying. Melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar, diharapkan tercipta suasana belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.
"Intinya, kami menyadari bahwa ke depan masih diperlukan penguatan, terutama dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan dan penyediaan guru pendamping khusus di setiap sekolah," kata Illiza memungkasi pernyataannya.