BIREUEN — Pencabutan Pergub JKA oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendapat sambutan positif dari Apdesi Aceh. Ketua Apdesi Aceh, Muksalmina Asgara, menilai langkah itu sebagai kemenangan bagi suara rakyat yang diperjuangkan secara konsisten oleh mahasiswa di 23 kabupaten/kota.
“Mereka secara bersama-sama mendesak agar Kepala Pemerintah Aceh mengambil keputusan berdasarkan asas kebutuhan bukan asas kepentingan,” ujar Muksalmina di Bireuen, Senin (18/5/2026).
Menurut Muksalmina, aksi yang dilakukan mahasiswa bukan hanya soal mencabut sebuah kebijakan. Lebih dari itu, ini menjadi bentuk pengawalan terhadap kepentingan publik agar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Meskipun ada sebagian pihak memilih aman dalam kenyamanan kekuasaan, namun mereka hadir dengan keberanian menunjukkan perannya sebagai penjaga nurani publik, berdiri di garis depan demi kepentingan masyarakat akar rumput,” katanya.
Di tengah apresiasi tersebut, Apdesi Aceh juga menyoroti persoalan data desil yang dinilai masih kacau dan perlu segera dibenahi oleh Pemerintah Aceh. Muksalmina menyebut mayoritas masyarakat yang masuk kategori rawan miskin justru berada pada desil enam hingga sepuluh. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke atas tercatat pada peringkat satu hingga lima.
Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting setelah pencabutan Pergub JKA. Apdesi berharap kebijakan ke depan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan berdasarkan data yang tidak akurat.
Muksalmina menegaskan bahwa mahasiswa Aceh telah menunjukkan peran vital sebagai penjaga aspirasi warga. Kehadiran mereka di tengah masyarakat dinilai membawa keberanian dan intelektualitas yang langka di tengah tekanan kekuasaan.
“Masyarakat Aceh bangga karena mahasiswa-mahasiswi telah menjadi simbol keberanian, integritas, dan harapannya baik untuk saat ini hingga di masa yang akan datang,” ujarnya menutup pernyataan.