BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, mendorong perubahan pola kerja birokrasi dengan menjadikan dunia akademik sebagai bagian dari ekosistem pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan masuk ke ruang perumusan kebijakan, penguatan ekonomi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Berdasarkan penelusuran redaksi Dialeksis, pola yang dibangun M. Nasir memperlihatkan upaya sistematis mempertemukan birokrasi dengan kapasitas keilmuan perguruan tinggi. Jejaring itu dibangun melalui forum formal pemerintahan, lembaga penasihat, tim ahli, forum konsultasi publik, hingga organisasi alumni.
Salah satu bentuk pelibatan yang menonjol adalah pembentukan Dewan Ekonomi Aceh. Lembaga ini dihadirkan sebagai ruang penguatan kebijakan ekonomi daerah yang berbasis data, pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam susunannya, sejumlah akademisi dan pimpinan perguruan tinggi ikut dilibatkan, antara lain dari Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, ISBI Aceh, dan Universitas Samudra.
Kehadiran para akademisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh di bawah koordinasi Sekda tidak menutup ruang masukan dari luar birokrasi. Kampus ditempatkan sebagai mitra strategis untuk membaca persoalan pembangunan secara lebih objektif, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
Pelibatan akademisi juga terlihat dalam rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Aceh. Dalam agenda pembahasannya, M. Nasir mendorong agar pengelolaan lembaga ini dibangun secara profesional dan mandiri. Ia membuka ruang keterlibatan kalangan akademisi untuk memperkuat desain kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pendanaan riset, serta keberlanjutan pendidikan Aceh.
Keterlibatan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala menjadi contoh konkret bahwa kerja-kerja pemerintahan tidak semata bertumpu pada struktur birokrasi, tetapi juga membutuhkan telaah ilmiah dan keahlian profesional.
M. Nasir juga memanfaatkan berbagai forum publik sebagai ruang penjaringan gagasan. Dalam forum konsultasi pembangunan, kegiatan kampus, dialog generasi muda, hingga pertemuan bertema penguatan industri dan ekonomi daerah, ia berulang kali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pendekatan ini tampak pula saat M. Nasir memimpin KAGAMA Aceh. Ia menyampaikan pentingnya organisasi alumni menjadi jembatan antara intelektualitas dan realitas sosial. Jejaring pendidikan dipandang bukan hanya ruang silaturahmi, tetapi juga modal sosial untuk memperkuat pembangunan daerah.
Di sisi lain, ruang seleksi jabatan dan penguatan tata kelola aparatur juga menjadi perhatian Sekda. Dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, M. Nasir tercatat berperan sebagai Ketua Panitia Seleksi. Proses yang memuat tahapan administrasi, penulisan makalah, assessment, presentasi, dan wawancara menunjukkan orientasi pada kapasitas, gagasan, dan kompetensi.
Jejak kolaborasi kampus juga terlihat dalam kerja sama strategis antara lembaga pemerintah Aceh dan perguruan tinggi, termasuk dalam penyusunan kajian, naskah akademik, dan penguatan agenda pembangunan perdamaian. Posisi Sekda menjadi simpul penting dalam memastikan hubungan lintas lembaga berjalan efektif.
Model kolaborasi ini dinilai penting bagi Aceh yang menghadapi tantangan pembangunan kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, tata kelola aparatur, hingga keberlanjutan perdamaian. Dengan melibatkan kampus, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis riset dan kebutuhan nyata masyarakat.