BANDA ACEH — Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UTU, Dr. Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si., dan Hafinuddin, S.Pi., M.Sc., menjadi bagian dari tim perumus arah kebijakan pengelolaan sumber daya laut Aceh. Keduanya mengawal agenda Monev yang berlangsung di Hotel Ayani, Peunayong, Selasa (19/5/2026).
Forum ini membedah sejumlah isu krusial. Mulai dari pengelolaan perikanan skala kecil berbasis Lhok, evaluasi status stok ikan tahun 2025, hingga strategi integrasi sistem pendataan mandiri menuju citizen science.
Dalam sesi diskusi, delegasi FPIK UTU menekankan bahwa data lapangan harus menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan. Sistem pendataan mandiri yang disusun nantinya diproyeksikan mampu menyelaraskan alat tangkap nelayan dengan produktivitas dan daya dukung ekosistem.
“Ini sejalan dengan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) yang tengah disusun,” ujar salah satu dosen dalam forum tersebut. Kehadiran akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Abulyatama (UNAYA), dan Universitas Malikussaleh (UNIMAL) turut memperkuat diskusi.
Momen Monev ini menjadi krusial karena masa berlaku Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan perikanan akan berakhir pada tahun 2027. Tanpa rekomendasi berbasis data, kebijakan transisi bisa kehilangan arah.
Kontribusi aktif dosen UTU menjadi bagian penting dalam menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan adaptif. Mereka juga menyumbang pemikiran analitis dalam skema berbagi data dari Forum Inovasi Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Aceh.
Kegiatan ini tak hanya melibatkan akademisi dan DKP Aceh. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), organisasi non-pemerintah seperti WCS, WWF, dan FFI, serta lembaga adat Panglima Laot turut hadir. Panglima Laot dikenal sebagai penjaga kearifan lokal kelautan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga ekosistem pesisir.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya laut Aceh. “Demi kesejahteraan generasi masa depan,” tulis Humas UTU dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Rangkaian acara yang dibuka langsung oleh Kepala DKP Provinsi Aceh, Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev., ini menjadi pijakan awal bagi transformasi kebijakan perikanan yang lebih terukur dan berkelanjutan di bumi Serambi Mekkah.