LHOKSEUMAWE — Pemerintah Aceh meminta seluruh daerah segera menuntaskan pelaporan SPM triwulan I tahun 2026 setelah sejumlah kabupaten/kota belum menyampaikan data. Permintaan itu disampaikan di sela lokakarya dan bimbingan teknis pendataan SPM pascabencana regional I yang digelar di Hotel Grand Sydney, Lhokseumawe, dua hari terakhir.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar, mengungkapkan capaian realisasi anggaran SPM tertinggi diraih Kabupaten Bener Meriah, yakni 41,57 persen. Sementara untuk kelengkapan pelaporan triwulan I, Kota Langsa memimpin dengan nilai 69,46 persen.
“Masih ada kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM triwulan I. Kami dorong segera dituntaskan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar,” ujar Bob Mizwar saat membacakan sambutan Sekda Aceh.
Lokakarya ini digelar karena bencana hidrometeorologi tahun lalu tidak hanya merusak infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pemerintah Aceh menilai pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan yang membutuhkan data akurat dan perencanaan cepat.
“Pemerintah daerah dituntut mampu menyesuaikan perencanaan secara cepat, tepat, dan berbasis data akurat agar pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat,” kata Bob Mizwar.
Kegiatan ini diikuti unsur Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Kominsa, serta Bagian Pemerintahan dari 10 kabupaten/kota. Hadir pula perwakilan SKPA seperti Bappeda Aceh, Dinas Kominsa Aceh, Dinas Perkim Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan Setda Aceh.
Peserta dibekali cara mengidentifikasi perubahan target jumlah penerima layanan dan mutu minimal SPM tahun anggaran 2026. Mereka juga diminta memetakan prioritas sasaran penerima layanan untuk tahun 2027 serta menyusun data capaian SPM yang realistis sesuai kemampuan anggaran daerah.
Melalui bimbingan teknis ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengisi Format I dan Format II secara tepat dan akuntabel. Hasilnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk surat keputusan kepala daerah terkait penyesuaian target pelayanan.
Kegiatan ini terselenggara atas dukungan program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Sekda Aceh menekankan pentingnya kualitas data dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk keberhasilan pemenuhan SPM pascabencana.
“Saya ajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan forum ini untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah konkret di daerah masing-masing,” demikian bunyi sambutan Sekda Aceh yang dibacakan Bob Mizwar.