LHOKSEUMAWE — Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan memberikan tenggat tujuh hari bagi pengelola dapur SPPG untuk memperbaiki standar kesehatan. Langkah ini diambil setelah petugas mendeteksi sejumlah kelemahan dalam proses pengelolaan makanan massal.
Dalam inspeksi terbaru, petugas mengidentifikasi beberapa titik rawan kontaminasi di dapur program makan bergizi gratis. Titik kritis ini mencakup penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, hingga kebersihan peralatan masak.
“Kami masih menemukan sejumlah titik kritis pengelolaan pangan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi makanan,” demikian pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
Dapur SPPG di Lhokseumawe melayani ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita di wilayah tersebut. Temuan ini menyorot kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.
Pemerintah daerah memastikan pengawasan berkala akan terus dilakukan. Jika dalam tujuh hari pengelola belum menunjukkan perbaikan signifikan, sanksi administratif bisa dijatuhkan.
Pengelolaan pangan massal di dapur SPPG memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit bawaan makanan. Kontaminasi bakteri, penggunaan bahan baku kadaluwarsa, hingga higienitas tenaga pengolah menjadi fokus pengawasan Dinkes.
“Pemerintah memberikan waktu tujuh hari bagi pengelola untuk melakukan perbaikan sesuai standar kesehatan,” tegas pihak Dinkes dalam rilisnya.
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berencana melakukan inspeksi ulang setelah masa perbaikan berakhir. Jika standar keamanan pangan belum terpenuhi, pengelola dapur bisa diminta menghentikan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil untuk melindungi ribuan penerima manfaat dari risiko keracunan.
Program makan bergizi gratis merupakan prioritas nasional yang bertujuan menekan angka stunting dan malnutrisi. Pengawasan mutu pangan di setiap dapur SPPG menjadi krusial untuk menjaga efektivitas program tersebut.