BANDA ACEH — Angka itu menjadi gambaran kerja kolosal pascabencana di tiga provinsi Sumatra. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 30 Mei 2026, pembangunan huntap tidak lagi semata-mata proyek pemerintah. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, hingga Kadin Indonesia ikut ambil bagian.
Di Aceh, BNPB menangani 6.804 unit. Dari jumlah itu, 175 unit telah selesai dan 10 unit masih dalam pengerjaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan jatah paling besar: 20.647 unit. Polri turun tangan membangun 300 unit, sementara Yayasan Buddha Tzu Chi mengerjakan 1.000 unit—283 di antaranya sudah masuk progres pembangunan. Kemenko Polkam tercatat telah merampungkan 104 unit.
Di Sumatera Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi kontributor terbesar dengan total 1.103 unit. Sebanyak 297 unit sedang dibangun dan 227 unit sudah dihuni. Kementerian PKP menyiapkan 3.707 unit, BNPB menggarap 2.235 unit. Baznas dan sejumlah mitra lain ikut memperkuat pasokan hunian bagi penyintas.
Sementara di Sumatera Barat, BNPB mencatat 21 unit huntap dalam tahap pembangunan. Tzu Chi kembali hadir dengan 500 unit—54 unit di antaranya sudah masuk progres. Kadin Indonesia merampungkan lima unit dan masih melanjutkan lima unit lainnya. Kementerian PKP sendiri menyiapkan 1.252 unit untuk mempercepat pemulihan hunian permanen di sana.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap diperkuat lewat koordinasi lintas sektor. LKPP, kejaksaan, dan kepolisian dilibatkan untuk menjaga tata kelola proyek.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik,” kata Maruarar di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menambahkan, saat ini 2.603 unit huntap sedang diproses. Ratusan unit lainnya sudah diserahkan ke masyarakat terdampak. Untuk pembangunan huntap komunal, Kementerian PKP berkoordinasi dengan ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan lahan siap pakai.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa huntap adalah fase krusial menuju pemulihan permanen. Semua kegiatan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) 2026–2028 yang memuat lebih dari 11 ribu kegiatan lintas sektor.
“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026 yaitu infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Huntap, karena penyintas jangan terlalu lama di huntara saya harapkan,” ujar Tito.
Artinya, pembangunan huntap bukan sekadar proyek fisik. Ini soal mengembalikan warga ke kehidupan normal secepat mungkin—setelah bencana merenggut rumah dan rasa aman mereka.