Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-33 pada 2028. MPU Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membentuk kepanitiaan agar persiapan dapat dilakukan lebih matang.
MPU menekankan perlunya penetapan arena utama, penyediaan sarana pendukung, dan penganggaran secara bertahap. Langkah ini dinilai krusial mengingat waktu persiapan yang tersisa tidak terlalu panjang untuk sebuah event nasional berskala besar.
MPU Aceh juga menyoroti perlunya percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025. Menurut MPU, proses pemulihan belum berjalan optimal di beberapa titik.
Sejumlah infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, sarana ekonomi masyarakat, dan rumah warga masih membutuhkan perhatian serius. MPU mendesak pemerintah agar proses pemulihan bisa segera dipercepat agar masyarakat kembali beraktivitas normal.
Persoalan lingkungan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pimpinan MPU Aceh meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mencemari sumber air masyarakat.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran warga terhadap dampak ekologis dari praktik pertambangan yang tidak memiliki izin di beberapa daerah di Aceh.
Di sektor ekonomi syariah, MPU Aceh menekankan pentingnya mempertahankan kewenangan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai regulasi kekhususan Aceh. Langkah ini dinilai dapat mendukung penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan Aceh.
Selain itu, MPU Aceh juga mengusulkan penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya melalui Baitul Mal Aceh. Tujuannya agar pemanfaatannya semakin efektif dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Rombongan MPU Aceh dipimpin oleh Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali, didampingi Wakil Ketua MPU Aceh Abi Bayu, Abon Muhib, Abiya Hatta, serta Kepala Sekretariat MPU Aceh Zahrol Fajri. Gubernur Mualem dalam pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.