ACEH TAMIANG — Politisi Fraksi Demokrat itu menyoroti lambatnya pencairan bantuan stimulan rumah rusak, perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi, hingga bantuan hidup (jadup) yang dinilai krusial bagi pemulihan pascabencana. Menurut Nora, kondisi ekonomi masyarakat semakin berat dengan hilangnya lapangan pekerjaan dan ketidakjelasan bantuan bagi pelaku UMKM.
Nora menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat. Data penerima bantuan untuk Aceh Tamiang, yang mencakup Surat Keputusan (SK) 1 hingga SK 4, telah disusun secara lengkap menggunakan sistem by name by address dan sudah diajukan untuk proses pencairan.
“Untuk Aceh Tamiang, data penerima bantuan stimulan rumah rusak, bantuan perabot, pemulihan ekonomi hingga jadup dari SK 1 sampai SK 4 sudah diajukan. Seluruh administrasi telah lengkap, sehingga sudah sewajarnya bantuan tersebut segera direalisasikan,” ujar Nora, Minggu (7/6/2026).
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada 27 November 2025 lalu telah menimbulkan kerusakan parah, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga kini, keluhan warga masih terus diterima Nora, baik saat reses maupun melalui komunikasi langsung, terkait ketidakpastian kapan bantuan akan cair.
“Korban bencana sangat membutuhkan perhatian dan kepastian dari pemerintah. Kami meminta bantuan tersebut segera dicairkan untuk masyarakat Aceh, terutama Aceh Tamiang yang mengalami dampak paling besar,” tegasnya.
Nora secara khusus meminta perhatian serius dari Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, percepatan pencairan bantuan sangat penting untuk mencegah peningkatan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi.
“Saat ini kondisi ekonomi masyarakat semakin berat. Banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan bantuan untuk pelaku UMKM juga belum ada kejelasan. Jika kondisi ini terus berlarut, kerawanan sosial dapat meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” pungkas Nora.