ACEH — Praktik perombakan itu terjadi pada akhir Maret 2025, tepatnya dua hingga tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam waktu singkat, Darmawan Prasodjo mengganti jajaran direksi dan komisaris di PLN Batam, anak perusahaan PLN, serta direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak usaha dari subholding PLN Nusantara Power.
Yang menjadi pertanyaan, langkah ini bertolak belakang dengan pernyataan Darmawan sebelumnya. Sebelumnya, ia beralasan bahwa pengisian dua posisi direksi yang kosong di PLN Nusantara Power masih menunggu arahan dari Danantara—badan pengelola investasi yang dibentuk pemerintah. Bahkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Holding pun belum dilaksanakan, sementara tujuh direksi lainnya belum menerima Surat Keputusan (SK) sejak November 2024.
“Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara,” ujar sumber internal PLN Pusat kepada Suara Pembaharuan.
Kejanggalan lain muncul dari penggantian posisi Direksi PLN NPC. Posisi yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk ini diisi oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi, yang seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025. Sementara itu, pejabat sebelumnya disebut tidak memiliki masalah kinerja yang berarti.
Sumber yang sama menambahkan, “Kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya.” Ia menilai langkah ini menunjukkan bahwa Darmawan dengan mudah menempatkan orang-orangnya, meskipun harus mengorbankan pegawai lainnya.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menyoroti keanehan ini. Menurutnya, banyak BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog telah berganti direktur utama, tetapi PLN justru tidak tersentuh. Ia mendesak Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan perombakan.
“Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak? Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN,” ujar Yudhistira. Ia bahkan secara terbuka menyarankan agar posisi tersebut diisi oleh kader Partai Gerindra yang kini berkuasa.
Tak hanya persoalan perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. “Kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar,” pungkasnya.