BANDA ACEH — Kerusakan jalan menuju Kecamatan Kota Bahagia di Kabupaten Aceh Selatan mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas). Organisasi mahasiswa ini mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan, karena akses tersebut menjadi jalur vital bagi warga untuk berbagai aktivitas.
Wakil Ketua Umum Hamas, T. Ridwansyah, menilai kerusakan yang terjadi dalam waktu lama menunjukkan pembangunan infrastruktur di Aceh Selatan masih timpang. “Masyarakat Kota Bahagia setiap hari masih dipaksa melewati jalan yang rusak. Ini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Menurut Ridwansyah, ruas jalan menuju Kecamatan Kota Bahagia merupakan akses utama yang digunakan warga untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga urusan pemerintahan. Kondisi jalan yang rusak dinilai tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Yang didengar masyarakat setiap tahun hanyalah kata akan diperbaiki dan sedang direncanakan atau menunggu anggaran. Tetapi yang dilihat masyarakat tetap sama, jalan berlubang dan rusak,” kritiknya.
Hamas menilai pemerintah daerah perlu menjadikan perbaikan jalan menuju Kota Bahagia sebagai prioritas, mengingat fungsinya yang strategis bagi ribuan warga. Ridwansyah menegaskan, perbaikan jalan bukan proyek pencitraan, melainkan kebutuhan dasar rakyat.
“Kami tidak meminta pemerintah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami hanya meminta pemerintah menjalankan kewajiban dasarnya, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses jalan yang layak,” tegasnya.
Selain mendesak eksekutif, Hamas juga meminta DPRK Aceh Selatan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Ridwansyah berharap dewan tidak hanya menerima laporan, tetapi memastikan setiap aspirasi masyarakat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.
Hamas mendesak Pemkab Aceh Selatan menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan ruas jalan tersebut, termasuk status penganggaran, rencana pelaksanaan, dan target penyelesaian. Menurut organisasi ini, transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan yang terus diulang. Rakyat membutuhkan jalan yang layak. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa indah narasi yang disampaikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup T. Ridwansyah.