SUBULUSSALAM — Mantan anggota DPRA, Tgk. H. Syarifuddin Assingkily, yang akrab disapa Abu Firdaus, menilai Subulussalam punya sejumlah keunggulan sebagai pusat pemerintahan provinsi baru. Ia menyebut kota berstatus otonom itu memiliki posisi geografis strategis karena relatif dekat dengan jalur menuju pelabuhan dan bandara. Konektivitas dengan Sumatera Utara juga dinilai kuat.
Pernyataan Abu Firdaus disampaikan pada Rabu, 16 September 2026, menyikapi pandangan Ketua ICMI Orda Kota Subulussalam, H. Khalidin Umar Barat. Khalidin sebelumnya menyoroti posisi strategis Subulussalam dalam wacana ALA maupun ABAS.
Menurut Abu Firdaus, status kota otonom menjadi salah satu pertimbangan utama. Akses menuju pelabuhan dan bandara memperkuat posisi Subulussalam dibanding wilayah lain di kawasan barat-selatan Aceh.
“Subulussalam merupakan kota otonom yang memiliki posisi strategis. Konektivitasnya dengan Sumatera Utara, akses menuju pelabuhan dan bandara menjadi salah satu pertimbangan,” kata Abu Firdaus.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan sependapat dengan gagasan agar Subulussalam dipertimbangkan dalam konsep Provinsi ABAS. Ia menyoroti hubungan historis daerah tersebut dengan Aceh Selatan.
“Secara historis, kabupaten induk Subulussalam dahulu adalah Aceh Selatan. Karena itu, kalau berbicara mengenai ABAS, ada hubungan sejarah yang patut menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Ketua ICMI Orda Kota Subulussalam, H. Khalidin Umar Barat, menyampaikan sikap serupa pada Rabu, 16 September 2026. Ia menegaskan Subulussalam pada prinsipnya terbuka bergabung, baik ke ALA maupun ABAS, dengan satu syarat.
“Dalam pandangan kami, Kota Subulussalam pada prinsipnya terbuka untuk bergabung, baik ke ALA maupun ABAS, apabila ibu kotanya berada di Kota Subulussalam. Jika ibu kota tidak berada di Subulussalam, izinkan kami untuk tetap berada di Provinsi Aceh,” tegas Khalidin.
Pernyataan itu disampaikan Khalidin menyikapi hasil diskusi Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA) di Gampong Lamcot, Senin, 14 September 2026. Dalam diskusi tersebut, PBSA menyatakan menolak rencana bergabungnya Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil ke dalam cikal bakal Provinsi ALA.
Khalidin yang pernah menjadi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam menilai perdebatan soal masa depan Subulussalam tidak semestinya hanya dilihat dari nama provinsi atau kelompok kewilayahan.
Khalidin menyebut sejumlah aspek yang perlu dikaji lebih dulu, mulai dari kepentingan masyarakat, posisi geografis dan strategis daerah, rentang kendali pemerintahan, konektivitas antarwilayah, hingga peluang percepatan pembangunan.
Berdasarkan dokumen tata ruang daerah, Subulussalam berfungsi sebagai salah satu pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa. Kota itu juga berada pada jalur regional yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara.
“Jangan sampai Subulussalam hanya diposisikan sebagai daerah yang ikut bergabung, tetapi tidak mendapatkan posisi strategis dalam struktur pemerintahan provinsi yang baru. Kalau Subulussalam menjadi bagian dari provinsi baru, maka harus ada alasan yang kuat mengapa pusat pemerintahannya juga tidak ditempatkan di Subulussalam,” ujarnya.
Khalidin menambahkan, Subulussalam berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Hubungan ekonomi dan mobilitas warga dengan Aceh Singkil serta sejumlah wilayah Aceh bagian barat-selatan juga erat.
Alumni PPIH Arab Saudi dan Ketua PWI Kota Subulussalam itu menilai pembahasan ALA maupun ABAS harus dilakukan secara terbuka. Aspirasi masyarakat Subulussalam, menurutnya, perlu dipertimbangkan dalam setiap keputusan.
“Yang terpenting bukan sekadar ALA atau ABAS. Yang terpenting adalah bagaimana masa depan Subulussalam dan masyarakatnya. Kami ingin setiap keputusan mengenai perubahan wilayah pemerintahan benar-benar memberikan manfaat terhadap pelayanan,” ujarnya.
Wacana pembentukan Provinsi ALA dan ABAS kembali mencuat setelah sebelumnya sempat mengemuka dalam agenda pembahasan pemerintah dan DPR RI. Subulussalam kini masuk dalam perhitungan sebagai salah satu kandidat pusat pemerintahan provinsi baru di Aceh.