ACEH — Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga 2026 dengan nilai akumulasi Rp600.000 per keluarga penerima manfaat, mencakup periode Juli hingga September. Pencairan menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berada di desil 1 hingga 4. Status kepesertaan bisa dicek mandiri lewat cekbansos.kemensos.go.id dengan menyiapkan 16 digit NIK dari e-KTP.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 7 September 2026 menyatakan nilai BPNT masih sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per triwulan. Penyaluran September 2026 menandai penuntasan skema gelombang ketiga tahun anggaran berjalan.
Bantuan ini dirancang sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dasar warga kurang mampu. Nilainya seragam untuk setiap KPM, tanpa membedakan jumlah anggota keluarga.
Dalam skema reguler, pemerintah mengalokasikan Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga terdaftar. Ketika dicairkan sekaligus untuk tiga bulan beruntun — Juli, Agustus, dan September 2026 — total dana per tahap menjadi Rp600.000.
Angka itu berlaku sama untuk seluruh KPM BPNT. Tidak ada penambahan nominal berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, berbeda dengan skema Program Keluarga Harapan (PKH) yang besarnya bervariasi sesuai komponen penerima.
Penetapan kepesertaan tidak bertumpu pada pengajuan mandiri, melainkan melalui pemetaan tingkat kesejahteraan berbasis desil. Sistem DTSEN mengelompokkan kondisi ekonomi masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan.
Desil 1 mencakup 10 persen populasi dengan kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 mewakili kelompok paling sejahtera. Kemensos memprioritaskan masyarakat di desil 1 hingga desil 4 untuk diusulkan menerima bantuan.
Namun, berada di kisaran desil 1 sampai 4 tidak menjamin otomatis menerima dana. Pemerintah tetap menerapkan seleksi kriteria lanjutan serta pemutakhiran kondisi riil masyarakat secara periodik.
Kementerian Sosial menyediakan fasilitas pencarian mandiri secara daring agar masyarakat tidak perlu mengantre di kantor dinas terkait. Akses bisa dilakukan lewat ponsel atau komputer melalui http://cekbansos.kemensos.go.id.
Berikut urutan langkah pengecekan status:
Sistem otomatis mencocokkan identitas pengguna dengan basis data nasional. Jika NIK terdaftar, layar menampilkan rincian nama, jenis bantuan, serta status penyaluran terkini.
Seluruh pencarian mengacu pada sistem DTSEN. Penggunaan acuan tunggal ini memastikan integrasi data kependudukan berjalan selaras dengan indikator kemiskinan daerah dan menghindari duplikasi penerima di lapangan.
Penyaluran BPNT tahap ketiga mencakup periode Juli hingga September 2026. Informasi mengenai bank penyalur (Himbara) dan jadwal transfer per wilayah dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos serta dinas sosial setempat, karena waktu pencairan bisa berbeda antar daerah.
KPM yang statusnya sudah terverifikasi disarankan memantau rekening secara berkala. Jika dana belum masuk sementara status di portal menunjukkan penerima aktif, segera hubungi pendamping sosial atau dinas sosial kabupaten/kota.
Proses pengecekan status BPNT tidak dipungut biaya apa pun. Masyarakat diminta mewaspadai pihak yang menawarkan jasa "pengurusan" bansos dengan imbalan uang, karena penetapan penerima sepenuhnya mengikuti data DTSEN dan tidak bisa diurus oleh calo.
Pengaduan terkait penyaluran bansos bisa disampaikan melalui kanal resmi Kemensos, termasuk layanan pengaduan di cekbansos.kemensos.go.id dan kantor dinas sosial setempat. Laporkan setiap indikasi pungli atau permintaan biaya tidak resmi.