BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp380.033.300.000 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana di berbagai kabupaten/kota. Langkah strategis ini bertujuan menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat petani yang terdampak bencana alam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan dana tersebut disalurkan untuk berbagai kegiatan utama. Mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan rusak, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi perpompaan dan Jalan Usaha Tani (JUT).
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan. Tujuannya agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Minggu (3/5/2026).
Optimasi 27 Ribu Hektare Sawah Rusak Ringan
Dalam program optimasi lahan (oplah) untuk kategori rusak ringan, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp155.658.250.000. Program ini menyasar 16 kabupaten/kota dengan total luas mencapai 27.071 hektare. Pemerintah menggandeng tiga perguruan tinggi besar untuk memastikan akurasi perencanaan.
Tahap perencanaan (SID/DRT) melibatkan kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (UNIMAL), dan Universitas Samudra (UNSAM). Saat ini, progres perencanaan telah mencapai 45 persen atau mencakup sekitar 12.205 hektare lahan.
Setelah tahap perencanaan tuntas, kegiatan segera berlanjut ke tahap konstruksi dengan nilai Rp124,5 miliar. Selain itu, dialokasikan dana pengolahan lahan sebesar Rp24,3 miliar agar petani bisa langsung memulai masa tanam.
TNI Dilibatkan dalam Rehabilitasi Lahan Rusak Sedang
Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh menjalankan program rehabilitasi seluas 4.393 hektare di lima kabupaten. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp65,2 miliar dengan skema pengerjaan yang melibatkan unsur kewilayahan.
Progres konstruksi di lapangan menunjukkan hasil signifikan. Hingga saat ini, pengerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani bersama personel TNI telah mencapai 3.981 hektare. Capaian ini merupakan bagian besar dari target pemulihan lahan di wilayah terdampak.
Pembangunan Ratusan Unit Irigasi dan Jalan Tani
Percepatan juga menyentuh sektor infrastruktur pendukung yang menjadi urat nadi pertanian. Pemerintah merencanakan pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar. Sebanyak 70 unit di antaranya sudah memasuki tahap pengerjaan fisik.
Proyek infrastruktur lainnya yang sedang berjalan meliputi:
- Irigasi Perpipaan: 149 unit di 13 kabupaten/kota (anggaran Rp14 miliar, progres 24 persen).
- Jaringan Irigasi Tersier: 300 unit (anggaran Rp30 miliar, progres 8 persen).
- Jalan Usaha Tani (JUT): 106 unit (anggaran Rp11,6 miliar, progres 8 persen).
- Bangunan Konservasi: 45 unit (anggaran Rp5,4 miliar, tahap persiapan).
M. Nasir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, TNI, dan masyarakat untuk memastikan seluruh program selesai tepat waktu. Koordinasi intensif terus dilakukan guna mengawal setiap tahapan administrasi dan fisik di lapangan.
“Kami optimis seluruh program ini dapat tuntas sesuai target. Dengan pulihnya kondisi lahan, produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah terdampak diharapkan dapat segera meningkat,” pungkasnya.
