ACEH TIMUR — Di tengah sawah yang retak akibat kemarau, Azhari, Ketua Brigade Pangan (BP) Kecamatan Peureulak Barat, masih bertahan. Dari total 200 hektare lahan yang dikelola, separuhnya kini kering dan tidak bisa ditanami. Sumber air yang ada hanya mengandalkan sungai besar berjarak tiga hingga lima kilometer, sementara pompa submersible yang disediakan pemerintah belum mampu menjangkau seluruh area.
"Sumber air kami tetap sama, yaitu sungai. Bedanya, tahun ini kemaraunya lebih berat," ujar Azhari kepada Bataviapos, Sabtu (1/8/2026).
Saluran Irigasi Longsor, Pompa Tak Cukup Andalkan
Masalah utama bukan hanya pada minimnya pompa, melainkan saluran irigasi yang mudah tertutup longsor. Kondisi tanah gambut membuat saluran cepat rusak, apalagi setelah sebelumnya sempat dinormalisasi melalui program oplah pada 2024. Akibatnya, air dari sungai tidak bisa mengalir maksimal ke lahan petani.
Pemerintah sejatinya telah membantu dua unit pompa submersible untuk mengantisipasi kemarau. Namun, Azhari menilai bantuan itu belum cukup. Debit air cepat habis, sementara saluran di beberapa titik masih longsor dan membutuhkan penguatan dengan penahan batu agar tidak mudah rusak setiap tahun.
Perjuangan Administrasi di Aplikasi SIPURI
Di tengah keterbatasan infrastruktur, Azhari memilih jalur formal. Ia mengajukan usulan normalisasi dan penguatan saluran melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi) pada Februari–Maret 2026. Syarat administrasi dinyatakan lengkap, mulai dari persetujuan pemerintah daerah, dukungan DPRK Aceh Timur, hingga SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari bupati.
"Menurut saya prosedurnya sudah jelas. Kalau syarat lengkap dan diajukan melalui aplikasi, prosesnya lebih aman dan transparan," akunya.
Meski begitu, Azhari mengakui bahwa sistem ini tidak mudah bagi petani awam. Ia sendiri mengaku terbantu oleh pendampingan dari kementerian dan dinas terkait. "Pemahaman administrasi memang perlu ditingkatkan agar petani tidak bingung," tambahnya.
Adaptasi Pola Tanam Hemat Air Jadi Kunci
Sambil menunggu proses dari BWS, Azhari tidak tinggal diam. Bersama penyuluh pertanian yang hampir setiap hari mendampingi, ia terus memompa air dari sungai dan memperbaiki saluran yang longsor secara mandiri. Semua kendala di lapangan dilaporkan setiap hari untuk mendapatkan tambahan bantuan pompa.
Azhari juga mendorong adaptasi pola tanam. Sekitar 45 hektare lahan akan menerapkan pola PMAAS (Pertanian Modern – Advanced Agricultural System). Pengalaman menanam dengan metode tabela (tanam benih langsung) seluas 5 hektare tahun lalu menunjukkan hasil cukup baik, meski tantangan utamanya adalah pengendalian gulma yang lebih intensif.
"Petani mulai memahami bahwa padi tidak harus selalu tergenang. Yang penting saat olah tanah tersedia cukup air agar traktor bisa bekerja," jelas pria yang pernah mendapatkan penghargaan dari BPPSDMP Kementerian Pertanian ini.
Harapan di Tengah Ketidakpastian Musim
Azhari menegaskan bahwa solusi yang ia harapkan bukan sekadar penambahan pompa. Tata kelola air yang baik, memastikan saluran berfungsi optimal, dan kemauan petani beradaptasi dengan cara tanam hemat air adalah kunci utama. "Kalau saluran lancar dan pengelolaan air tepat, kami optimistis tetap bisa menanam meski kemarau cukup berat," tuturnya.
Tidak ada bendungan besar di wilayahnya, dan sumur bor bukan prioritas. Perjuangan Azhari kini tidak hanya di sawah, tetapi juga di layar ponsel, dokumen administrasi, dan kesabaran menunggu proses birokrasi. Dari longsor, kekeringan, hingga usulan yang masih menggantung, ia menunjukkan bahwa mengakses SIPURI adalah bagian dari perjuangan petani modern untuk mendapatkan keadilan infrastruktur.
