BANDA ACEH — Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh itu menilai Rapim bukan sekadar agenda rutin organisasi. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi kebijakan sekaligus penyusunan arah perjuangan partai ke depan.
Menurut Yahdi, Rapim kedua pada 2026 menjadi momentum mengevaluasi sejauh mana kader Partai Aceh mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah. Peran itu, katanya, tidak semestinya hanya terlihat saat momentum politik elektoral.
Ia menekankan kerja kader yang memperoleh kepercayaan di lembaga legislatif maupun pemerintahan harus menjadi wujud nyata dari peran tersebut.
Usul Bimtek dan Rapim Digelar Tiga Kali Setahun
Yahdi mengusulkan agar pelaksanaan Bimtek dan Rapim Partai Aceh dapat dilakukan tiga kali dalam setahun. Setidaknya satu agenda diharapkan melibatkan unsur sagoe PA/KPA.
Pelibatan struktur hingga tingkat bawah dinilai penting agar kebijakan organisasi tidak hanya dipahami jajaran pimpinan. Kebijakan itu harus dapat diterjemahkan menjadi gerakan yang selaras sampai ke akar rumput.
Rapim Partai Aceh 2026 diikuti berbagai unsur organisasi, mulai DPP, DPW, KPA wilayah, anggota DPRA dan DPRK Fraksi Partai Aceh, kepala daerah dari PA, organisasi sayap hingga kader dari berbagai daerah.
Janji Politik Diminta Terus Dikawal
Sebagai anggota DPRA dan Ketua DPW Partai Aceh Aceh Tenggara, Yahdi menyoroti tanggung jawab politik kader terhadap masyarakat. Ia mengatakan janji politik yang pernah disampaikan harus tetap menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui kewenangan yang dimiliki kader.
"Sebagai Ketua DPW dan anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, kami akan terus berjuang agar janji-janji politik kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Amanah itu harus terus dikawal," kata Yahdi.
Yahdi sebelumnya terlibat dalam koordinasi pemenangan pasangan Muzakir Manaf–Fadhlullah di wilayah tengah Aceh. Ia menilai tanggung jawab setelah kontestasi politik tidak berhenti pada kemenangan.
Tanggung jawab itu dilanjutkan dengan mengawal berbagai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Rapim Diminta Hasilkan Rekomendasi Terukur
Yahdi berharap Rapim Partai Aceh tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi program organisasi serta kerja politik yang terukur.
Selain memperkuat konsolidasi internal, ia mendorong kader Partai Aceh meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Kader juga diminta memastikan amanah yang diperoleh di lembaga pemerintahan dan legislatif diarahkan untuk menjalankan kepentingan publik.
Rapim 2026 menjadi bagian dari konsolidasi dan evaluasi Partai Aceh dalam menajamkan arah organisasi menghadapi agenda politik serta pembangunan Aceh ke depan.
