Usai meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan meninjau SMP Negeri 1 Karang Baru yang berlokasi di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).
Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (25/1/2026), Menko AHY menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan pascabencana sekaligus mendorong percepatan pemulihan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman dan optimal.
Menko AHY menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan bagian krusial dari penanganan pascabencana yang tidak boleh mengalami penundaan. Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga berperan penting sebagai ruang pemulihan psikososial atau trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Ia menekankan pentingnya memastikan anak-anak di Aceh Tamiang tetap memiliki masa depan yang cerah melalui akses pendidikan yang layak, disertai pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk asupan makanan bergizi. Oleh karena itu, fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana.
“Anak-anak tidak boleh tertinggal hanya karena fasilitas pendidikan belum sepenuhnya pulih. Memang sudah ada kemajuan, namun saya berharap proses pemulihan dapat dipercepat,” ujar Menko AHY.
Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum, Bupati Aceh Tamiang, kepala sekolah, serta para guru meninjau langsung kondisi sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dengan endapan lumpur mencapai sekitar tiga meter. Saat ini, sebagian lumpur telah dibersihkan, meskipun masih tersisa di beberapa titik dan kondisi tanah di lingkungan sekolah masih relatif lembek.
Sejumlah ruang kelas telah dibersihkan dan dimanfaatkan sementara sebagai ruang komunal. Proses pembelajaran tetap berjalan dengan penyesuaian, di mana siswa kelas VII menggunakan aula, kelas VIII belajar di ruang UKS, dan kelas IX memanfaatkan musala. SMP Negeri 1 Karang Baru sendiri memiliki sekitar 710 siswa dari tiga tingkat kelas.
Menko AHY menambahkan bahwa masih dibutuhkan penanganan lanjutan berupa pembersihan menyeluruh, perbaikan bangunan, serta penataan kembali ruang kelas agar sekolah dapat beroperasi normal seperti sebelum bencana.
Sebagai tindak lanjut, Menko AHY mengungkapkan bahwa pada Jumat (23/1/2026) dirinya menerima laporan mengenai masuknya alat berat ke lingkungan sekolah. Pengerahan alat tersebut bertujuan mempercepat proses pembersihan lumpur dan perbaikan fasilitas agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan lebih efektif.
Pada kesempatan itu, Menko AHY juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait yang terus bekerja sama dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menilai dukungan teknis, termasuk pengerahan alat berat ke sekolah-sekolah terdampak, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan.
“Pembangunan sekolah sama pentingnya dengan hunian, jalan, dan jembatan. Sekolah juga berfungsi sebagai sarana trauma healing bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental,” jelasnya.
Selain aspek infrastruktur, Menko AHY turut menyoroti pentingnya pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Dalam peninjauan tersebut, ia melihat langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan dan dinilai memberikan dampak positif bagi pemulihan kondisi anak-anak pascabencana.
Terkait percepatan pemulihan sekolah, Menko AHY menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian serta satuan tugas di tingkat pusat. Upaya yang terus didorong meliputi pengerahan alat berat dan personel untuk pembersihan, pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat, serta pengadaan kembali sarana pendidikan yang rusak, seperti meja dan bangku belajar.
“Ini baru satu contoh sekolah. Masih banyak sekolah lain, mulai dari SD hingga SMA, yang juga terdampak. Seluruhnya harus didata dan ditangani secara komprehensif, termasuk dari sisi penganggaran,” ujarnya.
Arahan Presiden Prabowo
Menko AHY menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus bekerja keras memulihkan wilayah Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, agar dapat bangkit pascabencana. Pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak tidak kehilangan akses pendidikan dan tetap memiliki semangat untuk meraih cita-cita.
Di akhir kunjungan, Menko AHY berpesan kepada pihak sekolah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas yang telah dibangun dan dipulihkan agar proses pemulihan pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa.
“Kami ingin memastikan sekolah-sekolah di Aceh Tamiang dan daerah terdampak lainnya benar-benar pulih, sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan penuh harapan,” tutur Menko AHY.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Karang Baru, Edy Wahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan sekolah telah kembali berlangsung sejak 5 Januari 2026. Namun, proses pembelajaran masih dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang terdampak banjir.
Menutup kunjungannya, Menko AHY memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap menjalankan tugas dan pengabdian di tengah keterbatasan pascabencana.
“Terima kasih kepada para guru yang tetap menjadi cahaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi anak-anak di Aceh Tamiang, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah,” pungkasnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian PU dan Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi beserta jajaran. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.