Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
Rakornas mengangkat tema penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas presiden menuju Indonesia Emas 2045. Forum nasional tersebut diikuti oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri selaku penyelenggara, para menteri kabinet, serta seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Kehadiran pimpinan Aceh pada forum nasional ini mencerminkan komitmen daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah strategis pemerintah pusat. Pemerintah Aceh menilai koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci percepatan implementasi program nasional di daerah.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh jajaran pemerintahan terhadap dinamika dan tantangan global. Presiden mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kerja sama serta menjaga persatuan demi memastikan stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Presiden juga menyoroti penguatan sejumlah program nasional, termasuk program makan bergizi serta rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI. Kepala daerah didorong untuk melibatkan aparatur sipil negara, pelajar, dan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, tempat kerja, dan kawasan publik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Rakornas diselenggarakan atas arahan langsung Presiden dengan tujuan menyamakan langkah kebijakan antara pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid diperlukan agar seluruh agenda pembangunan nasional berjalan selaras dan berkesinambungan.
Melalui Rakornas 2026, pemerintah pusat berharap terbangun kesamaan visi dan tindakan nyata bersama pemerintah daerah, termasuk Aceh. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
