Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa pemerintah telah menurunkan ribuan personel lintas instansi untuk menangani endapan lumpur di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tito menjelaskan, Aceh Tamiang merupakan kawasan dataran rendah yang termasuk wilayah dengan dampak bencana paling signifikan. Endapan lumpur yang meluas telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas pemerintahan hingga sosial dan ekonomi.

“Wilayah dataran rendah yang perlu mendapat perhatian serius antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Menurutnya, persoalan endapan lumpur menjadi tantangan utama karena berdampak luas terhadap jalannya pemerintahan, kondisi infrastruktur, serta kehidupan sosial dan ekonomi warga. Meski sempat mengalami kelumpuhan, aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang kini mulai menunjukkan pemulihan.

“Alhamdulillah, pemerintahan di Tamiang yang sebelumnya sempat berhenti total sekarang sudah kembali berjalan dan wilayahnya mulai bersih,” ungkapnya.

Untuk mempercepat proses pemulihan, pemerintah mengerahkan personel dari berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan kedinasan. Personel tersebut terdiri dari 1.132 Praja IPDN, 500 mahasiswa Politeknik Statistika STIS, 600 taruna Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sekitar 2.000 personel TNI dan 1.000 personel Polri.

Selain itu, pengerahan juga melibatkan peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) yang mencakup taruna dari Akmil, AAL, AAU, Unhan, Akpol, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara, dengan jumlah mencapai 1.788 personel.

“Jika dihitung, kekuatan personel di Aceh Tamiang mendekati 10.000 orang. Hal ini karena wilayah tersebut memiliki banyak kolam yang terdampak endapan lumpur,” jelas Tito.

Ia menegaskan, seluruh personel difokuskan untuk membantu pembersihan lumpur serta pemulihan fasilitas umum, mulai dari kantor pemerintahan, sekolah, jalan, pasar, warung, hingga rumah warga.

“Hampir semua sektor terdampak, mulai dari pemerintahan hingga permukiman warga. Karena itu, Aceh Tamiang masih membutuhkan kerja keras dan perhatian berkelanjutan,” pungkasnya.

Reporter: Redaksi