Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bagi sekolah-sekolah terdampak bencana.
Sebanyak 114 sekolah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Program ini secara khusus memprioritaskan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Penandatanganan PKS dilaksanakan pada Kamis (29/1) di Banda Aceh dan diikuti oleh perwakilan seluruh sekolah penerima program. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS menjadi tonggak awal dalam proses rekonstruksi dan pemulihan pendidikan di Aceh. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk memastikan pemulihan pendidikan berjalan cepat, menyeluruh, dan berfokus pada kepentingan peserta didik agar hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi.
Ia menegaskan bahwa dokumen kerja sama tersebut menjadi landasan awal untuk menghadirkan kembali lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa, guru, serta seluruh warga sekolah. Tatang juga berharap seluruh penerima program dapat memanfaatkan PKS tersebut secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan revitalisasi, yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Setelah PKS ditandatangani, dana bantuan diharapkan segera dicairkan sehingga proses pembangunan dan perbaikan sekolah dapat langsung dilakukan. Pemerintah menargetkan agar pada awal tahun ajaran baru, para siswa sudah dapat kembali belajar di fasilitas sekolah yang layak dan aman.
Dari total 114 sekolah yang direvitalisasi, seluruhnya berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK dan terdampak bencana di wilayah Aceh. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari 99 SMK, 13 SLB, dan 2 PKBM dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, Dahlawi, menyebut program revitalisasi ini sebagai harapan baru bagi dunia pendidikan di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa bencana telah menyebabkan hampir separuh SMK dan SLB di Aceh mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Hal senada disampaikan Kepala SMK Ummul Ayman 2 Kabupaten Pidie Jaya, Faisal. Ia menjelaskan bahwa seluruh ruang kelas dan ruang praktik di sekolahnya rusak akibat bencana sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di ruang darurat. Melalui program revitalisasi ini, ia berharap pembangunan ruang kelas baru dapat segera terealisasi.
Harapan juga datang dari para siswa. Alfrizi Maulana, murid kelas XI SMK Ummul Ayman 2, mengungkapkan keinginannya untuk kembali belajar di ruang kelas yang nyaman. Saat ini, keterbatasan fasilitas membuat pembelajaran praktik tidak dapat dilakukan karena area praktikum rusak akibat banjir.
Sementara itu, Kepala SLBN Pembina Aceh Tamiang, Suprananta, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS menjadi kabar baik bagi ratusan murid di sekolahnya. Meski kegiatan belajar telah kembali berjalan, prosesnya masih dilakukan di ruang darurat. Dengan adanya program revitalisasi, pihak sekolah optimistis dapat membangun kembali fasilitas pendidikan yang rusak parah akibat bencana.
